Pesawaran, matanasional.co.id – Menyikapi dinamika nasional akhir-akhir ini dan adanya rencana aksi demonstrasi di DPRD Lampung pada Senin, 1 September 2025, Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP) Saprudin Tanjung menyampaikan sikap resmi organisasi.
Saprudin Tanjung menegaskan, AMP memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan buruh, mahasiswa, petani, serta masyarakat sipil yang tengah menyuarakan kondisi bangsa, seruan aksi yang telah disuarakan di Gedung Rektorat Universitas Lampung dan di sebar pada Platfom Media masa dan media Sosial, yang akan gelar aksi Akbar, Senin 1 September 2025 mendatang di gedung DPRD Provinsi Lampung, dengan titik Kumpul di Musium Lampung, AMP rencananya akan turun sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap gerakan masyarakat yang peduli terhadap situasi di Republik Indonesia ini.
Menurutnya, situasi ekonomi, pemberantasan korupsi, dan kesenjangan sosial saat ini menunjukkan belum sepenuhnya selaras dengan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
“AMP mendukung perjuangan seluruh elemen bangsa yang ingin memperjuangkan keadilan, kami sudah menjalin komunikasi dengan temen-temen BEM Unila, dan rencananya akan hadir. Namun, kami juga mengingatkan agar demonstrasi tetap dilakukan secara damai, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum,” tegas Tanjung, Minggu (31/8/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa setiap aksi demonstrasi sebaiknya memiliki tujuan dan akhir yang jelas, yakni tercapainya tuntutan masyarakat. AMP juga mengungkapkan hendaknya juga mengangkat isu Daerah yang dinilai cukup krusial mengenai rencana hutang di beberapa Kabupaten, yang diduga merupakan instruksi Gubernur Lampung.
“Jangan sampai perjuangan hanya berhenti sebatas orasi di jalanan, tetapi harus ada hasil nyata yang dirasakan rakyat, ada isu krusial juga mengenai rencana hutang di beberapa Kabupaten di Provinsi Lampung, patut dipertanyakan apa urgensinya Pemda akan melakukan pinjaman ke Bank?” ujarnya.
Selain itu, AMP juga menghimbau partai politik, anggota DPRD di semua tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten, serta pejabat negara dari pusat hingga daerah, agar bersikap bijak dalam menyikapi kritik masyarakat.
“Kritik bukan ancaman, melainkan masukan berharga untuk perbaikan bangsa. Sudah seharusnya pejabat publik menempatkan kritik sebagai bahan introspeksi, bukan sebaliknya,” kata Tanjung.
Sebagai organisasi sosial, AMP menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi terhadap persoalan bangsa, dengan harapan Indonesia dapat keluar dari situasi sulit dan kembali berada pada jalan keadilan serta kesejahteraan rakyat.
