Bandar Lampung, MataNasional.co.id – Masyarakat di sekitar wilayah Silver Green, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, kini mulai gelisah dan menyuarakan protes keras. Pasalnya, dugaan aktivitas penampungan BBM ilegal yang beroperasi di tengah pemukiman padat penduduk tersebut hingga saat ini masih berjalan lancar seolah tidak tersentuh oleh hukum.
Meskipun telah berkali-kali dikeluhkan, namun hingga kini tidak ada tindakan tegas yang terlihat dari aparat setempat. Masyarakat pun menduga bahwa penegakan hukum di lokasi tersebut seolah bisa diatur, sehingga mereka mendesak Kapolda Lampung untuk turun tangan langsung melakukan penyelidikan mendalam. Bahkan, beredar dugaan kuat bahwa tempat penimbunan minyak ilegal tersebut dikelola oleh oknum aparat bernama Agung.
Dalam keterangannya kepada media ini, narasumber yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kekhawatiran yang sangat mendalam. Berdasarkan pantauan dari berbagai informasi dan media sosial, warga merasa sangat waspada karena lokasi gudang tersebut dinilai sangat rawan kebakaran dan sangat membahayakan nyawa serta keselamatan warga sekitar.
“Selain kekhawatiran akan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi sewaktu-waktu, kami juga menyikapi fakta bahwa bisnis ini jelas-jelas ilegal dan melanggar aturan. Seharusnya Polsek Kedaton segera mengambil langkah hukum yang tegas, namun hingga saat ini terkesan diam dan tidak ada tindakan nyata yang dilakukan,” jelas narasumber, Selasa (8/4/2026).
Lebih jauh, masyarakat berharap Polda Lampung segera menurunkan tim khusus untuk menangani kasus ini. Mereka menduga kuat bahwa Polsek Kedaton tidak sanggup atau enggan menindaklanjuti laporan keluhan yang telah bereda di berbagai pemberitaan, yang mana itu adalah suara asli dari masyarakat yang mendambakan keadilan dan keamanan.
“Kami hanya ingin lingkungan tempat tinggal kami aman dan nyaman. Tolong jangan ada gudang BBM di sini karena kami sangat takut terjadi musibah kebakaran seperti di beberapa tempat lain. Kami akan terus menyuarakan hal ini sampai tuntas. Silahkan berbisnis secara legal, tapi jangan di area pemukiman yang membahayakan keselamatan orang banyak,” tegasnya. (Red)
