MataNasional.co.id Ambon – Dewan Pimpinan Daerah Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (DPD PEKAT IB) Kota Ambon menyerukan desakan kuat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota Ambon untuk memastikan proses penertiban dan rencana pembangunan Pasar Pantai Batumerah berjalan transparan dan berpihak pada rakyat kecil.
PEKAT IB dengan tegas mengingatkan agar kebijakan di Batumerah tidak justru “menambah dosa negeri” dengan menciptakan masalah sosial dan ekonomi baru. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD PEKAT IB Kota Ambon, Fadri Nurlette, S.E., M.M.
Menurutnya, sorotan publik dan pengawasan ketat adalah kunci untuk menjaga integritas kebijakan penataan pasar. Penertiban Wajib Solutif, Bukan Represif.
Fadri Nurlette menyoroti bahwa penertiban pedagang, khususnya di kawasan padat seperti Pantai Batumerah, adalah persoalan sensitif yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ia mengingatkan Pemkot Ambon Dan Pemda Provinsi Maluku untuk tidak hanya fokus pada ketertiban dan estetika kota semata.”Kami mendukung upaya penataan kota yang baik, namun kami tegaskan, penertiban tidak boleh dilakukan secara sepihak dan represif. Pemda Provinsi Maluku dan Pemkot Ambon wajib menyediakan solusi yang adil, layak, dan terukur bagi para pedagang sebelum melakukan relokasi atau pembongkaran,” ujar Fadri Nurlette.
Ia menambahkan, jika penertiban dilakukan tanpa solusi matang yang memadai—seperti tempat berjualan yang jelas dan akses ekonomi yang terjamin—maka kebijakan itu sama saja dengan “menambah dosa negeri” karena mematikan mata pencaharian rakyat kecil dan menimbulkan kemiskinan baru
Lebih lanjut, Fadri Nurlette mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan media untuk menjadikan isu penertiban dan pembangunan Pasar Pantai Batumerah sebagai agenda pengawasan publik Hal ini penting, terutama dalam konteks pembangunan pasar baru.”Kami mengajak publik untuk ikut mengawasi, bukan hanya proses penertiban, tetapi juga anggaran dan kualitas pembangunan Pasar Batumerah.
Jangan sampai proyek pembangunan ini disusupi oleh praktik pungli atau korupsi yang merugikan Negra dan Daerah tegasnya.”Pasar adalah nadi ekonomi rakyat. Jangan biarkan kebijakan yang terburu-buru dan tidak adil mengubah nadi menjadi air mata.
PEKAT IB akan mengawal isu ini hingga tuntas, demi keadilan bagi seluruh pedagang di Pantai Batumerah,” tutup Fadri Nurlette, S.E., M.M. (Kusuma)
